Namun hingga satu tahun pemerintahan berjalan, agenda-agenda strategis tersebut dinilai belum menunjukkan implementasi yang nyata dan terukur.
Sorotan publik juga tertuju pada kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Puluhan jabatan strategis dalam struktur pemerintahan daerah, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), eselon III hingga eselon IV, masih dibiarkan kosong tanpa kepastian pengisian.
Kekosongan pada posisi-posisi vital tersebut dinilai tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas jalannya pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurut Usman, kondisi ini mencerminkan lemahnya konsolidasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Dari sejumlah misi pembangunan yang pernah disampaikan kepada publik, sejauh ini belum terlihat satu pun yang dijalankan secara terarah dan sistematis. Bukan akselerasi pembangunan yang tampak, tetapi justru gejala stagnasi bahkan degradasi kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menilai aktivitas pemerintah daerah selama satu tahun terakhir lebih banyak terlihat dalam bentuk kegiatan seremonial dibandingkan program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan simbolik memang terus berlangsung, tetapi belum disertai langkah konkret untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, ataupun melakukan reformasi birokrasi secara serius,” katanya.
Refleksi satu tahun kepemimpinan ini, lanjut Usman, seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas, pemerintahan berisiko kehilangan kepercayaan publik.
“Pemerintah daerah harus kembali fokus pada kepentingan masyarakat. Benahi tata kelola anggaran, perbaiki pelayanan publik, dan yang paling penting wujudkan janji pembangunan yang pernah disampaikan kepada rakyat. Tanpa itu, satu tahun pertama hanya akan tercatat sebagai periode stagnasi kebijakan,” pungkasnya.
