MEDIATIPIKOR.COM – Proses tender (lelang) sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menjadi sorotan karena berjalan lambat dan belum rampung hingga pertengahan tahun anggaran 2026.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan serta menekan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Pengamat kebijakan publik dan politik, Usman Lamreung, menegaskan bahwa keterlambatan tender berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan daerah.
“Lambatnya lelang proyek tidak hanya mengganggu jadwal pekerjaan, tetapi juga memperlambat serapan anggaran dan menghambat perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan ini bukan hal baru, melainkan pola berulang yang terjadi hampir setiap tahun.
Menurutnya, akar masalah terletak pada lemahnya kesiapan organisasi perangkat daerah (SKPK) dalam menyusun dan menyerahkan dokumen perencanaan, sehingga proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) ikut tersendat.
“Ini problem klasik tata kelola pemerintahan. Perencanaan yang tidak matang membuat eksekusi terganggu. Pemerintah daerah seharusnya menjadikan ini sebagai evaluasi serius, bukan membiarkan berulang setiap tahun,” tegasnya.
