Oleh: Usman Lamreung
(Pengamat Sosial dan Politik)
MEDIATIPIKOR.COM – Aceh Besar punya potensi yang besar, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan masyarakat. Dengan luas 2.903,49 kilometer persegi, 23 kecamatan, 604 gampong, dan jumlah penduduk sekitar 439,8 ribu jiwa berdasarkan data BPS 2026, Aceh Besar membutuhkan pembangunan yang terencana dan merata.
Namun, dibawah pemerintahan Bupati Syech Muharram Idris berjalan, masyarakat masih menunggu bukti konkret bahwa slogan perubahan telah menjadi kebijakan yang berdampak nyata. Perubahan melahirkan program yang sudah ditetapkan sesuai visi dan misi bupati.
Salah satu masalah mendasar adalah konsistensi menjadikan Kota Jantho sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan sejumlah kegiatan pemerintahan di luar Jantho, termasuk di Gedung Dekranasda kawasan Gani, Kecamatan Ingin Jaya, memunculkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah menghidupkan ibu kota kabupaten.
Pada 13 Februari 2026, misalnya, Bupati memimpin rapat peningkatan kinerja bersama sejumlah OPD di Gedung Dekranasda Gani. Memang, kegiatan pemerintahan juga berlangsung di Kantor Bupati, Kota Jantho. Namun, publik berhak mempertanyakan konsistensi prioritas pemerintah dalam membangun Jantho.
François Perroux, pusat pertumbuhan harus menciptakan efek pengganda bagi wilayah sekitarnya. Jantho semestinya dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, jasa, pendidikan, parawisata dan investasi. Tanpa aktivitas pemerintahan yang kuat dan ekosistem ekonomi yang hidup, sulit mengharapkan Jantho tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru.
Pertanyaan yang lebih mendasar perlu disampaikan: jika Bupati tidak konsisten berkantor dan menetap di Jantho, mengapa harus mempertahankan ibu kota hanya sebagai simbol administratif? Jika kawasan Lambaro atau wilayah lain dianggap lebih strategis untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah perlu berani menjelaskan pilihan kebijakannya.
Bahkan, secara retoris, jika Jantho tidak sungguh-sungguh ingin dihidupkan, mengapa tidak sekalian memindahkan pendopo ke kawasan yang dianggap lebih nyaman?
Tentu, pemindahan ibu kota bukan keputusan sederhana. UU Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Aceh Besar. Perubahan kedudukannya harus melalui kajian akademik, tata ruang, sosial-ekonomi, pelayanan publik, dan mekanisme hukum.
Namun, pemerintah tidak boleh mempertahankan Jantho sebagai ibu kota tanpa kesungguhan membangunnya. Jangan sampai Jantho hanya menjadi ibu kota di atas peta, sementara denyut pemerintahan dan ekonominya tidak berkembang.
Aceh Besar memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Data BPS 2026 menunjukkan Darul Imarah berpenduduk sekitar 58,9 ribu jiwa dengan kepadatan 2.417 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kota Jantho sekitar 10 ribu jiwa dengan kepadatan 17 jiwa per kilometer persegi. Perbedaan ini menuntut kebijakan pembangunan yang tidak seragam.
Kawasan padat membutuhkan penguatan pelayanan publik, infrastruktur perkotaan, dan pengendalian tata ruang. Wilayah yang luas dengan kepadatan rendah membutuhkan konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal.





