Ia bahkan mengingatkan, logika semacam itu berbahaya jika terus dipelihara dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau pola ini dianggap normal, besok puskesmas disuruh cari dana sendiri, jalan rusak disuruh masyarakat cari sponsor sendiri. Ini jelas cara berpikir yang keliru dalam sistem pemerintahan,” katanya.
Selain mengkritik kebijakan tersebut, M. Nur juga menyoroti lemahnya komunikasi politik Pemerintah Aceh Besar dalam membangun akses ke pemerintah pusat. Menurutnya, kepala daerah seharusnya mampu mengonsolidasikan birokrasi, membangun jaringan kementerian, dan memperkuat komunikasi politik dengan DPRK agar peluang mendapatkan program pusat semakin besar.
“Daerah yang kuat itu bukan daerah yang membebani sekolah mencari anggaran sendiri, tetapi daerah yang pemimpinnya mampu membuka akses dan memperjuangkan kebutuhan rakyat sampai ke pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk memperkuat posisi tawar daerah di tingkat nasional, terutama dalam menjemput program dan dukungan anggaran kementerian.
“Kalau komunikasi politik berjalan baik, Aceh Besar seharusnya bisa lebih agresif mendapatkan dukungan pusat tanpa harus menyeret sekolah menjadi pemburu anggaran,” demikian M. Nur.
Polemik ini kini mulai memantik perhatian publik. Banyak pihak menilai Pemerintah Aceh Besar seharusnya fokus memperkuat tata kelola pendidikan dan serius memperjuangkan anggaran daerah, bukan justru memindahkan beban itu kepada sekolah yang tugas utamanya adalah mendidik generasi masa depan.
