Dalam evaluasinya, Usman menyebut belum adanya roadmap percepatan pembangunan yang transparan dan terukur, minimnya inovasi dalam peningkatan PAD, serta belum optimalnya reformasi birokrasi sebagai sejumlah catatan penting.
Ia juga menilai infrastruktur dasar belum dijadikan prioritas dengan eksekusi cepat dan belum ada kebijakan yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat bawah.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Usman mendesak pemerintah daerah untuk segera menyampaikan laporan kinerja secara terbuka kepada publik, mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, serta melakukan reformasi birokrasi berbasis indikator kinerja yang terukur.
Ia juga mendorong penyusunan strategi inovatif dalam peningkatan PAD dan roadmap pembangunan jangka menengah yang realistis serta dapat diawasi publik, termasuk menghentikan praktik politik kepentingan yang berpotensi menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan.
Usman menegaskan bahwa mandat kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga yang harus dipenuhi adalah janji kepada masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik.
Ia menutup dengan penegasan bahwa masyarakat tidak membutuhkan retorika, melainkan keberanian, ketegasan, dan kerja nyata agar Aceh Besar tidak terus berjalan di tempat.
