Publik, lanjutnya, berhak mengetahui apakah proses tersebut dilakukan melalui seleksi terbuka atau penunjukan langsung. Selain itu, jumlah kebutuhan guru, standar kompetensi, tim seleksi, hingga daftar peserta yang mengikuti proses rekrutmen juga dinilai perlu dipublikasikan.
“Ini penting agar tidak muncul kesan adanya ruang eksklusivitas atau pengondisian tertentu dalam perekrutan. Karena sumber pembiayaan berasal dari APBK, maka seluruh proses harus terbuka dan dapat diawasi publik,” tegasnya.
Sorotan berikutnya adalah terkait penggunaan anggaran. Usman mengatakan hingga saat ini belum ada informasi rinci mengenai total dana yang dialokasikan untuk program tersebut, termasuk honorarium tenaga pengajar, penyusunan dan pengadaan modul pembelajaran, pelatihan guru, hingga sistem monitoring dan evaluasi.
Menurutnya, keterbukaan anggaran justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Kalau pemerintah yakin program ini memang baik dan dibutuhkan masyarakat, seharusnya desain program dan penggunaan anggarannya dibuka secara transparan. Transparansi akan memperkuat legitimasi kebijakan,” ujarnya.
Usman juga mengingatkan bahwa Aceh Besar memiliki pengalaman panjang dalam penerapan berbagai program muatan lokal, termasuk pembelajaran Bahasa Aceh. Namun, tidak sedikit program yang akhirnya berjalan kurang optimal akibat lemahnya perencanaan, minim evaluasi, serta tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas.
Karena itu, ia berharap program kitab kuning tidak hanya berhenti sebagai simbol atau slogan semata, tetapi benar-benar dirancang dengan pendekatan pendidikan yang profesional dan berkelanjutan.
“Publik pada dasarnya mendukung penguatan pendidikan agama di sekolah. Namun dukungan itu harus dibangun di atas prinsip keterbukaan, kualitas, dan profesionalitas. Jika pemerintah terus memilih diam, wajar jika muncul pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat mengenai perencanaan program ini,” pungkas Usman.
