MEDIATIPIKOR.COM – Pengamat sosial dan politik, M. Nur, S.I.Kom., menilai proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Aceh Besar berjalan lamban.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, dalam menuntaskan pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah.
M. Nur mengatakan, saat ini terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) akibat belum adanya pejabat definitif.
Jika tidak keliru, kata dia, jabatan yang masih kosong meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pertanian, Inspektorat, Sekretariat DPRK (Setwan), serta Dinas Perikanan.
Selama ini, lanjut M. Nur, kekosongan jabatan tersebut memang telah diisi oleh pelaksana tugas sehingga roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, menurutnya, kinerja Plt tidak dapat disamakan dengan pejabat definitif yang telah melalui proses seleksi, dilantik, dan diambil sumpah jabatan.
“Memang dinas yang dipimpin oleh Plt tetap dapat menjalankan tugasnya. Namun, saya meyakini kinerja pelaksana tugas tidak akan semaksimal pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ujar M. Nur.
Ia juga menilai lambannya proses seleksi terbuka JPT telah berdampak pada pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Aceh Besar. Padahal, menurutnya, regenerasi kepemimpinan birokrasi harus terus berjalan demi menjaga efektivitas pemerintahan.
“Kondisi seperti ini tidak boleh berlarut-larut. Seleksi terbuka JPT untuk dinas-dinas yang masih mengalami kekosongan pejabat definitif harus segera dilaksanakan. Selain kinerja pelaksana tugas tidak bisa maksimal, kondisi ini juga menghambat karier ASN di Aceh Besar. Masalah ini semestinya menjadi perhatian serius Bupati Aceh Besar,” kata M. Nur.
Lebih lanjut, M. Nur menilai Bupati Aceh Besar terkesan telah merasa nyaman dengan kondisi yang berlangsung selama ini.
“Selama memimpin Aceh Besar, terkesan tidak ada dorongan kuat untuk segera melaksanakan seleksi terbuka JPT karena pemerintahan tetap berjalan meski dipimpin oleh pelaksana tugas. Padahal, kondisi tersebut tidak ideal untuk jangka panjang,” ujarnya.
