MaTA menilai temuan BPK tidak hanya dipandang sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai peringatan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menetapkan prioritas belanja.
Menurut Alfian, anggaran publik seharusnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.
Selain itu, MaTA menilai hingga memasuki tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, masyarakat masih menantikan terobosan yang mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga perbaikan tata kelola fiskal.
Karena itu, MaTA mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Menurut organisasi tersebut, setiap rupiah dari APBK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk menambah fasilitas pejabat.
