“Larangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumsel Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025 yang mewajibkan perusahaan beralih ke jalan khusus tambang. Aturan ini diperkuat Pergub Sumsel Nomor 74 Tahun 2018,” beber Suparman.
Suparman menjelaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut adalah terancam evaluasi hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan/IUP.
“Kami minta Gubernur Sumsel dan Bupati Muara Enim, serta pihak berwenang lainnya agar segera mengambil tindakan tegas agar hal ini tidak terus berlanjut karena berkaitan dan sangat berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum menerima keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun pihak instansi terkait.
