MEDIATIPIKOR.COM – Pembenahan manajemen Perumdam Tirta Mountala Aceh Besar mulai dilakukan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris setelah perusahaan daerah tersebut menjalani evaluasi kinerja selama satu tahun oleh Dewan Pengawas.
Langkah tersebut tidak hanya ditandai dengan pergantian sejumlah kepala cabang dan kepala bagian, tetapi juga pelaksanaan kembali uji kompetensi terhadap pegawai Perumdam Tirta Mountala. Evaluasi dan uji kompetensi yang berlangsung hampir dua pekan itu menjadi dasar penataan struktur manajemen perusahaan.
Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mountala terdiri atas Ketua Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., serta anggota Arziqi Malil dan T. Abulis Samarkhan, S.T.
Sejumlah posisi pimpinan cabang mengalami perubahan. Cabang Siron yang sebelumnya dipimpin Abdul Hanan, S.E., kini dipimpin M. Taufiq, S.A.P. Sementara posisi M. Taufiq di Cabang Darul Imarah digantikan Marthunis, M.S.M.
Sedangkan Cabang Jantho tetap dipimpin Yusran dan Cabang Indrapuri tetap dipimpin Irawan, S.E.
Namun, pergantian struktur tersebut menghadirkan tantangan yang lebih besar: sejauh mana perubahan manajemen mampu menjawab persoalan mendasar pelayanan air bersih di Aceh Besar?
Pasalnya, pemerintah daerah menyebut cakupan pelayanan Perumdam Tirta Mountala saat ini baru sekitar 40 persen. Artinya, sebagian besar wilayah dan masyarakat Aceh Besar masih belum sepenuhnya mendapatkan layanan perusahaan air minum daerah tersebut.
Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen baru, terlebih Aceh Besar memiliki wilayah yang luas, pertumbuhan permukiman yang terus berkembang, serta potensi sumber air yang relatif besar.
Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris menegaskan, pembenahan manajemen harus bermuara pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mendorong jajaran Perumdam Tirta Mountala tidak berhenti pada penataan internal, tetapi mampu memperluas cakupan layanan ke berbagai wilayah Aceh Besar, mulai Seulimeum, Kuta Cot Glie, Simpang Tiga, Suka Makmur, Blang Bintang, Lhoknga, Lhoong hingga Masjid Raya.
Menurut Muharram, perluasan pelayanan juga harus dibarengi pembenahan tata kelola perusahaan.
Ia meminta tidak ada lagi aktivitas ilegal yang dilakukan oknum yang berkaitan dengan Perumdam Tirta Mountala, termasuk sambungan ilegal, jaringan ilegal maupun bentuk pelanggaran lainnya.
