“Kalau administrasi anggaran berjalan lambat, dampaknya bukan hanya pada dokumen. Efek akhirnya dapat dirasakan masyarakat ketika pelaksanaan program dan pembangunan ikut tertunda,” ujar Muhammad Nur.
Ia menambahkan, keterbatasan waktu pelaksanaan juga dapat berdampak terhadap tingkat realisasi belanja apabila sejumlah kegiatan tidak dapat diselesaikan sesuai target tahun anggaran. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi besaran SILPA.
Karena itu, YARA mendorong Pemkab Aceh Besar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara terukur dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, kualitas pekerjaan, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Jangan sampai keterlambatan anggaran kemudian membuat pekerjaan menumpuk di penghujung tahun. Percepatan memang diperlukan, tetapi harus tetap mengikuti prosedur dan standar kualitas pekerjaan,” tegasnya.
YARA juga mendorong pengawasan terhadap proyek-proyek yang pelaksanaannya berlangsung pada akhir tahun, terutama pekerjaan yang memiliki waktu pengerjaan relatif singkat.
Pengawasan tersebut, kata Muhammad Nur, dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan penting agar percepatan pembangunan tidak mengabaikan aspek hukum, mutu pekerjaan, maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik,” katanya.
Muhammad Nur mengatakan masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan proses APBK-P baru dapat disahkan pada akhir September, termasuk apakah kondisi tersebut murni berkaitan dengan proses administratif atau terdapat aspek lain dalam tata kelola anggaran yang perlu dievaluasi.
“Yang paling penting, uang rakyat harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai keterlambatan dalam proses anggaran pada akhirnya membuat masyarakat menanggung dampaknya,” pungkas Muhammad Nur.
