MEDIATIPIKOR.COM – Pelantikan sejumlah pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Senin (14/9/2026), mendapat sorotan. Proses uji kompetensi yang menjadi bagian dari tahapan pengisian jabatan strategis tersebut dipertanyakan, terutama terkait objektivitas dan penerapan sistem merit.
Seorang sumber di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh Besar yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya pertanyaan mengenai sejauh mana hasil uji kompetensi menjadi dasar dalam menentukan pejabat yang dilantik.
Menurut sumber tersebut, terdapat pejabat yang dinilai belum memiliki pengalaman yang cukup pada bidang jabatan yang kini dipercayakan kepadanya.
“Kalau memang uji kompetensi menjadi dasar penempatan, seharusnya kompetensi dan pengalaman menjadi pertimbangan utama. Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah hasil penilaian kompetensi benar-benar menjadi faktor utama dalam proses penempatan atau hanya menjadi salah satu kelengkapan administratif.
Menurutnya, persoalan tersebut penting karena JPT Pratama memiliki posisi strategis dalam menjalankan pemerintahan, mulai dari perumusan kebijakan, pengelolaan program dan anggaran hingga pelayanan publik.
“Kalau penempatan tidak sesuai kompetensi, tentu berisiko terhadap kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Kewenangan PPK dan Sistem Merit
Kepala daerah memang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun, pengisian JPT tetap harus memperhatikan ketentuan kepegawaian dan prinsip sistem merit.
Kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas dan kinerja menjadi sejumlah aspek yang penting dalam menentukan kesesuaian seorang pejabat dengan jabatan yang diembannya.
Karena itu, transparansi proses menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi intervensi atau pertimbangan lain di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
