“Under invocing dilakukan dengan mengubah atau memanipulasi HS Code produk yang secara karateristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi papaer grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP),” kata Saiful.
Dalam perkara ini, penyidik juga menelusuri dugaan keterlibatan oknum petugas pajak yang bertugas melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap transaksi PT TPL.
Dugaan tersebut sebelumnya telah berujung pada penetapan dua orang tersangka dari kalangan petugas pajak. Keduanya berinisial BP dan SR, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jampidsus pada 12 Agustus 2026.
Penyidik menduga terdapat pemberian imbal balik atau feedback kepada petugas pajak terkait proses pengawasan terhadap objek pajak perusahaan.
Dengan ditetapkannya PT TPL sebagai tersangka korporasi, perkara ini kini tidak hanya menyasar individu. Kejagung juga menempatkan badan usaha sebagai subjek hukum yang diduga bertanggung jawab dalam rangkaian transaksi yang tengah diperiksa.
Terhadap PT TPL, penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 ayat (a) atau (c) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 604 juncto Pasal 20 ayat (a) atau (c) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Penyidikan masih berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik transfer pricing tersebut.
