Karena itu, TTI meminta KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing serta mendokumentasikan dasar penilaiannya.
Daftar pekerjaan yang disampaikan penyedia harus dicocokkan dengan data kontrak. Jika terdapat pekerjaan aktif yang tidak dicantumkan, pemeriksa perlu menilai pengaruhnya terhadap kelulusan kualifikasi dan keputusan pemberian pekerjaan.
Klaim PHO Perlu Dibuktikan
Terkait pekerjaan yang disebut telah menjalani serah terima pertama atau PHO, TTI meminta pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen, tanggal serah terima, dan status penyelesaian pekerjaan.
Tanggal tersebut perlu dibandingkan dengan waktu evaluasi paket berikutnya. Dokumen PHO yang terbit belakangan tidak serta-merta membuktikan bahwa penyedia masih memiliki SKP ketika sebelumnya menerima tambahan pekerjaan.
Namun, pekerjaan yang benar-benar telah selesai juga harus dibedakan dari pekerjaan yang masih dalam pelaksanaan. Karena itu, seluruh paket yang dimenangkan selama satu tahun tidak dapat langsung dianggap sebagai pekerjaan aktif secara bersamaan.
Desak APIP Buka Pemeriksaan
TTI mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memeriksa penyedia yang terindikasi menangani pekerjaan melampaui kemampuan paket. Pemeriksaan juga perlu menelusuri ketelitian evaluasi, kebenaran isian kualifikasi, serta dasar keputusan pejabat terkait.
Menurut Nasruddin, kepatuhan terhadap SKP penting untuk mengendalikan beban pekerjaan penyedia, menjaga mutu konstruksi, dan mengurangi risiko keterlambatan. TTI juga menilai penerapan yang konsisten dapat mendukung persaingan sehat dan kesempatan berusaha bagi penyedia lain.
Informasi mengenai sekitar 40 paket tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen. Kesimpulan pelanggaran harus didasarkan pada bukti pekerjaan yang berlangsung bersamaan, ketentuan yang berlaku pada proses pengadaan, serta klarifikasi penyedia dan pejabat terkait.
