DaerahFokus

Akhir Tahun Menghimpit, Paket Proyek Aceh Besar Puluhan Miliar Masih Dievaluasi LPSE

7

MEDIATIPIKOR.COM – Pengelolaan proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menjelang akhir tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Sejumlah pekerjaan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dilaporkan belum menunjukkan progres maksimal.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan hingga risiko tidak rampung sesuai masa kontrak.

Sorotan semakin menguat setelah terpantau sekitar tujuh paket kegiatan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah masih berada dalam tahapan evaluasi pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, proses pengadaan paket-paket tersebut menjadi perhatian. Sebab, setelah tahapan evaluasi, masih terdapat sejumlah proses administrasi dan teknis yang harus dilalui sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan.

Pengamat sosial dan politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom., menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkab Aceh Besar, terutama terkait perencanaan, ketepatan waktu pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

“Ini bukan persoalan sederhana. Proyek yang sudah berjalan saja masih ada yang terancam tidak selesai, apalagi paket kegiatan yang sampai sekarang masih dalam proses evaluasi di LPSE. Jangan sampai pemerintah memaksakan kegiatan hanya untuk mengejar penyerapan anggaran, sementara waktu pelaksanaan dan kualitas pekerjaan tidak lagi diperhitungkan,” ujarnya, Minggu (22/11/2026).

Menurut M. Nur, setiap kegiatan pembangunan semestinya dipersiapkan melalui perencanaan yang matang. Hal itu mencakup kesiapan dokumen teknis, jadwal pelaksanaan, proses pengadaan, ketersediaan material, hingga kemampuan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan masa kontrak.

Karena itu, masih adanya paket pekerjaan bernilai besar yang berada dalam tahapan evaluasi menjelang akhir November patut dipertanyakan, terutama menyangkut efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sejak awal tahun anggaran.

“Pertanyaannya, mengapa paket pekerjaan bernilai puluhan miliar baru masih dievaluasi menjelang akhir November? Di mana perencanaan pemerintah sejak awal tahun? Jangan sampai APBK hanya dikejar untuk dihabiskan, tetapi manfaat pembangunan justru tidak dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia mengingatkan, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelayakan waktu pelaksanaan. Pekerjaan konstruksi membutuhkan tahapan teknis yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipangkas secara sembarangan.

Menurutnya, apabila pekerjaan dipaksakan tanpa mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kesiapan teknis, sejumlah risiko dapat muncul. Mulai dari keterlambatan penyelesaian, potensi pemutusan kontrak, hingga kemungkinan pekerjaan tidak memenuhi volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan.

“Jangan sampai proyek dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban administrasi. Keselamatan konstruksi, kualitas pekerjaan, volume, dan spesifikasi teknis harus menjadi prioritas. Kalau memang tidak memungkinkan diselesaikan, pemerintah harus mengambil keputusan sesuai aturan, bukan memaksakan pekerjaan dengan mengorbankan kualitas,” tegasnya.

M. Nur juga meminta Pemkab Aceh Besar membuka informasi secara transparan mengenai seluruh paket pekerjaan yang sedang berjalan maupun yang masih dalam proses pengadaan.

Informasi tersebut meliputi nama kegiatan, nilai pagu dan kontrak, penyedia jasa, progres fisik dan keuangan, masa pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi masing-masing kegiatan. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Selain itu, DPRK Aceh Besar, khususnya komisi yang membidangi pembangunan, bersama Inspektorat diminta meningkatkan fungsi pengawasan. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, tetapi juga perlu memastikan kondisi riil pekerjaan di lapangan.

“Jangan menunggu sampai akhir tahun ketika pekerjaan sudah bermasalah baru sibuk melakukan evaluasi. DPRK dan Inspektorat harus turun sekarang. Periksa paket-paket yang progresnya rendah dan telusuri mengapa masih ada kegiatan bernilai besar yang belum selesai proses pengadaannya,” tambahnya.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu ujian bagi kepemimpinan Pemkab Aceh Besar dalam memastikan pengelolaan APBK berjalan efektif, terukur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran atau jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan. Lebih penting dari itu adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai APBK habis dikejar, proyek dipaksakan, tetapi hasil pembangunan justru mengecewakan. Masyarakat membutuhkan bukti pembangunan, bukan sekadar laporan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemkab Aceh Besar terkait jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang berpotensi mengalami keterlambatan, nilai paket yang masih dalam tahapan evaluasi LPSE, maupun langkah antisipasi pemerintah terhadap risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pemkab Aceh Besar melalui instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Exit mobile version