Daerah

TTI Soroti Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Pemerintah, KPPU dan APH Diminta Usut Keterlibatan Oknum Pejabat

26

MEDIATIPIKOR.COM – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti potensi praktik persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum (APH) didesak memperkuat pengawasan serta menelusuri dugaan pengaturan pemenang hingga kemungkinan keterlibatan oknum pejabat.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan pelaksanaan tender melalui sistem elektronik tidak serta-merta menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Sebab, di balik proses yang terlihat transparan secara administratif, tetap terdapat potensi praktik persaingan semu, rekayasa dokumen penawaran, hingga pengondisian perusahaan pemenang.

Menurut Nasruddin, pengawasan pengadaan tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi dan prosedur formal. Pemeriksaan juga harus mencermati pola hubungan antarpeserta, kesamaan dokumen penawaran, persyaratan kualifikasi, konsistensi evaluasi, serta kemungkinan adanya komunikasi atau koordinasi yang mengarah pada pengaturan hasil tender.

“Jangan sampai tender yang seharusnya menjadi instrumen persaingan sehat justru berubah menjadi arena pembagian proyek. Secara administratif terlihat kompetitif, tetapi apabila pemenangnya telah diatur sejak awal, maka prinsip transparansi dan keadilan dalam pengadaan patut dipertanyakan,” tegas Nasruddin dalam pernyataan sikap TTI, Kamis (19/11/2026).

Tiga Pola Persekongkolan Tender yang Perlu Diwaspadai

TTI mengidentifikasi tiga pola persekongkolan tender yang perlu menjadi perhatian serius lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, yakni persekongkolan horizontal, vertikal, dan gabungan.

Pertama, persekongkolan horizontal, yaitu koordinasi antarpelaku usaha atau peserta tender untuk mengatur hasil persaingan. Pola ini dapat terjadi melalui kesepakatan menentukan perusahaan pemenang, sementara peserta lainnya hanya berperan sebagai pendamping agar proses tender terlihat kompetitif.

Indikasinya antara lain pola kemenangan bergiliran, kesamaan tidak wajar dalam dokumen penawaran, serta pola harga yang menunjukkan dugaan koordinasi antarpeserta.

Kedua, persekongkolan vertikal, yakni dugaan koordinasi antara peserta tender dengan pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pengadaan untuk menguntungkan perusahaan tertentu.

Bentuk yang perlu diperiksa antara lain penyusunan persyaratan yang berpotensi diskriminatif, pemberian informasi nonpublik kepada peserta tertentu, serta penerapan kriteria evaluasi yang tidak konsisten.

Ketiga, persekongkolan gabungan, yaitu dugaan kerja sama antarpeserta tender yang disertai keterlibatan pihak penyelenggara pengadaan.

Menurut TTI, pola ini perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi melibatkan pengaturan sejak tahap persiapan, penyusunan dokumen pemilihan, proses evaluasi, hingga penetapan pemenang.

“Apabila terdapat koordinasi antarpeserta dan pada saat bersamaan ditemukan indikasi pihak penyelenggara membantu mengarahkan proses evaluasi, maka persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Jangan berhenti pada pemeriksaan administrasi semata,” ujar Nasruddin.

Meski demikian, TTI mengingatkan bahwa kesamaan dokumen, pola kemenangan berulang, maupun kemiripan penawaran tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti persekongkolan. Seluruh indikator tersebut harus diuji melalui pemeriksaan objektif dan alat bukti yang sah.

Dominasi Perusahaan Pemenang Tender Jangan Luput dari Pemeriksaan

TTI juga menyoroti pola kemenangan berulang oleh perusahaan tertentu, khususnya dalam pengadaan jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi pemerintah

Menurut Nasruddin, dominasi sejumlah perusahaan dalam memenangkan paket pekerjaan tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Perusahaan yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman, sumber daya, dan memenuhi persyaratan tetap berhak memenangkan tender.

Namun, kondisi tersebut patut ditelusuri apabila disertai indikator lain, seperti kesamaan peserta, pola penawaran yang tidak wajar, hubungan kepemilikan atau pengendalian perusahaan, maupun dugaan intervensi dalam proses evaluasi.

Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup riwayat keikutsertaan peserta, dokumen penawaran, pengalaman pekerjaan, personel inti, hubungan antarbadan usaha, hingga jejak elektronik dalam sistem pengadaan.

“Perusahaan boleh memenangkan banyak paket sepanjang prosesnya berlangsung secara sah dan kompetitif. Tetapi jika ditemukan indikasi persaingan semu, perusahaan pendamping, atau pengaturan kemenangan, seluruh pihak yang berkaitan harus ditelusuri berdasarkan bukti,” katanya.

Pasal 22 UU Persaingan Usaha Menjadi Dasar Pengawasan

TTI mengingatkan bahwa larangan persekongkolan tender telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pedoman penerapannya juga diatur melalui Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur prinsip dan etika pengadaan, termasuk larangan saling memengaruhi yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kewenangan atau kolusi.

TTI menilai kedua kerangka regulasi tersebut harus menjadi landasan pengawasan yang lebih substantif, bukan sekadar formalitas dalam pelaksanaan tender.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran persaingan usaha, KPPU dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya. Sementara itu, apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan suap, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan unsur dan ketentuan pidana yang berlaku

KPPU dan APIP Diminta Telusuri Dokumen serta Jejak Elektronik

Untuk mencegah dan mengungkap dugaan persekongkolan, TTI mendesak KPPU memperkuat pengawasan terhadap tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

APIP juga diminta melakukan pemeriksaan berbasis risiko terhadap paket pekerjaan yang memperlihatkan indikator tidak wajar.

TTI menyebut sedikitnya lima aspek yang perlu menjadi fokus pemeriksaan, yaitu:

Exit mobile version