DaerahFokus

Tak Ada Qanun Khusus HUT Aceh Besar, Dasar Hukum Penyelenggaraan Dipertanyakan

18

MEDIATIPIKOR.COM – Penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Aceh Besar atau Uroe Lahee menjadi sorotan pemerhati kebijakan publik. Pasalnya, hingga kini belum ditemukan Qanun khusus yang mengatur mekanisme penyelenggaraan peringatan hari jadi daerah tersebut.

Ketiadaan regulasi khusus itu memunculkan pertanyaan mengenai landasan hukum pelaksanaan kegiatan tahunan, mulai dari pembentukan panitia, mekanisme penyelenggaraan, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.

Padahal, peringatan Uroe Lahee merupakan agenda tahunan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum mengenang sejarah pembentukan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah.

Pengamat Politik, M Nur menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai regulasi yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan peringatan hari jadi tersebut.

Berdasarkan penelusuran awal pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Aceh Besar, belum ditemukan Qanun khusus yang mengatur penyelenggaraan peringatan hari jadi Kabupaten Aceh Besar.

Padahal, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh telah menegaskan tanggal 24 November 1956 sebagai hari pembentukan Kabupaten Aceh Besar.

Namun, penetapan tanggal pembentukan daerah dalam undang-undang tidak serta-merta menjadi pengaturan teknis mengenai bagaimana peringatan hari jadi tersebut harus diselenggarakan setiap tahun.

M. Nur, menilai Pemkab bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar perlu menelusuri dan menjelaskan dokumen hukum yang menjadi dasar penetapan hari jadi serta penyelenggaraan peringatannya.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan Uroe Lahee hanya berpedoman pada keputusan kepala daerah, surat keputusan panitia, atau telah memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengaturnya.

“Ini dua persoalan yang perlu dibedakan. Pertama, dasar hukum penetapan tanggal hari jadi Kabupaten Aceh Besar. Kedua, dasar hukum penyelenggaraan peringatannya. Undang-undang memang telah menetapkan tanggal pembentukan kabupaten, tetapi bagaimana mekanisme peringatannya perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, apabila peringatan HUT menggunakan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK), pemerintah juga harus memastikan seluruh kegiatan memiliki dasar penganggaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Exit mobile version