Akhi Fakrizan berharap program tersebut tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan pengajian, tetapi juga memiliki indikator keberhasilan yang terukur, baik dari aspek kemampuan peserta didik maupun kualitas pembelajaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong memperjelas landasan regulasi dan pedoman teknis program. Kejelasan tersebut mencakup kurikulum, pembagian kewenangan antarinstansi, mekanisme perekrutan tenaga pengajar, hingga sumber dan penggunaan anggaran.
Apabila menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), transparansi alokasi anggaran, jumlah tenaga pengajar, standar honorarium, serta mekanisme seleksi dinilai penting untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.
Pemerintah juga perlu memastikan pembelajaran kitab kuning tidak mengurangi hak siswa memperoleh materi intrakurikuler sesuai kurikulum nasional, terutama penguatan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung bagi siswa sekolah dasar.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah menempatkan program tersebut dalam skema ekstrakurikuler atau kokurikuler sesuai ketentuan pendidikan yang berlaku.
Pelibatan ulama dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Pendidikan, akademisi, dan ahli pendidikan anak juga dinilai penting dalam penyusunan kurikulum serta metode pembelajaran.
Dengan demikian, materi keagamaan yang diberikan tidak hanya tepat dari sisi substansi, tetapi juga sesuai dengan kemampuan dan perkembangan usia peserta didik.
Program Beut Kitab Bak Sikula pada dasarnya merupakan upaya memperkuat pendidikan agama di Aceh Besar. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan pengajian, melainkan dari kualitas pembelajaran dan manfaat nyata yang dirasakan siswa.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat menjawab berbagai masukan tersebut melalui regulasi yang jelas, tenaga pengajar kompeten, pengawasan berkala, serta pelaksanaan yang transparan dan terukur.
