TTI meminta penelusuran mencakup perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan HPS, proses negosiasi, pemilihan penyedia, hingga pemeriksaan barang yang diterima.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, pengaturan harga, maupun praktik lain yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Selisih Rp15 Juta per Unit, Potensi Akumulasi Perlu Dijelaskan
TTI mengingatkan bahwa apabila perbedaan harga tersebut terjadi pada pengadaan dalam jumlah besar, akumulasi selisihnya dapat mencapai nilai yang signifikan.
Sebagai gambaran, jika terdapat 100 unit komputer dengan selisih Rp15 juta per unit, akumulasi perbedaannya mencapai Rp1,5 miliar.
Namun, angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan harga pembanding yang ditemukan TTI, bukan jumlah pembelian yang telah terverifikasi maupun nilai kerugian keuangan negara.
Nasruddin menegaskan, anggaran pendidikan seharusnya digunakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah.
“Setiap rupiah dalam anggaran pendidikan harus memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Karena itu, kewajaran harga pengadaan harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
TTI juga mengakui bahwa harga penawaran di toko daring tidak serta-merta dapat disamakan dengan harga kontrak pemerintah. Perbandingan harus memperhatikan kesamaan merek, tipe, spesifikasi teknis, pajak, biaya pengiriman, instalasi, perangkat lunak, layanan purnajual, serta ketentuan garansi.
Meski demikian, menurut TTI, faktor-faktor tersebut justru perlu dibuka agar masyarakat dapat menguji apakah perbedaan harga memiliki alasan yang rasional dan didukung dokumen pengadaan.
TTI Tunggu Klarifikasi Disdik Aceh
Nasruddin menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi hanya berdasarkan perbandingan harga awal. Namun, temuan tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan resmi dari pihak terkait.
“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ditemukan perbedaan harga Rp15 juta per unit, pemerintah berkewajiban menjelaskan dasar penetapan harga tersebut. Keterbukaan informasi penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
TTI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Dinas Pendidikan Aceh memberikan klarifikasi secara terbuka.
Organisasi itu juga berharap Kejati Aceh menindaklanjuti informasi tersebut melalui penelaahan sesuai prosedur hukum. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, penanganan dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang kami tunggu adalah keterbukaan Dinas Pendidikan Aceh mengenai spesifikasi dan harga pengadaan, serta penelusuran aparat penegak hukum terhadap prosesnya. Penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa perbedaan harga yang disampaikan masih merupakan indikasi awal berdasarkan penelusuran harga pembanding. Hal tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya mark-up maupun kerugian keuangan negara sebelum dilakukan verifikasi spesifikasi, pemeriksaan dokumen kontrak, dan perhitungan oleh pihak berwenang. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan terhadap seluruh pihak terkait.
