- Kesamaan dokumen penawaran dan kemungkinan keterkaitan dalam proses penyusunannya.
- Pola harga penawaran serta hubungan kepemilikan atau pengendalian antarpeserta.
- Kesesuaian persyaratan kualifikasi dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan.
- Konsistensi perlakuan Pokja Pemilihan terhadap seluruh peserta selama proses evaluasi.
- Kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.
Selain dokumen fisik dan administrasi, TTI menilai jejak elektronik pengadaan juga penting untuk ditelusuri. Data pengunggahan dokumen, catatan perubahan, berita acara evaluasi, serta rekam proses pemilihan dapat membantu menguji apakah tender berlangsung secara kompetitif.
Karena itu, seluruh dokumen dan data elektronik yang berkaitan dengan proses pengadaan perlu dijaga integritasnya agar dapat diperiksa oleh lembaga yang berwenang.
Pemeriksaan Jangan Hanya Menyasar Perusahaan Pemenang
TTI mengingatkan agar penanganan dugaan persekongkolan tender tidak berhenti pada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.
Apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada keterlibatan pihak penyelenggara pengadaan, pemeriksaan juga harus menjangkau pihak-pihak terkait sesuai peran dan kewenangannya, termasuk Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pejabat lain yang berkaitan dengan proses pengadaan.
Nasruddin menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata karena seseorang menduduki jabatan tertentu.
“Jangan sampai perusahaan diperiksa atau dikenai tindakan hukum, sementara pihak yang terbukti membantu mengatur proses pengadaan justru luput dari pemeriksaan. Semua pihak yang memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan bukti yang ditemukan,” tegasnya.
Pengawasan Tender di Aceh Perlu Diperkuat
Secara khusus, TTI mendorong penguatan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Aceh, terutama terhadap paket bernilai besar, jasa konsultansi, serta pekerjaan konstruksi.
Pengawasan dinilai perlu menggunakan pendekatan berbasis data dengan membandingkan identitas peserta, riwayat kemenangan, nilai penawaran, pola evaluasi, serta kemungkinan hubungan antarpelaku usaha.
Jika ditemukan indikator penyimpangan, instansi terkait diminta melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan mengenai proses serta dasar penetapan pemenang sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Menurut TTI, transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apakah kemenangan perusahaan diperoleh melalui persaingan yang sehat atau justru terdapat indikasi praktik yang perlu diperiksa lebih lanjut.
TTI: Uang Negara Bukan untuk Pembagian Proyek
Nasruddin Bahar menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik melalui proses yang efisien, transparan, adil, dan akuntabel.
Karena itu, TTI meminta KPPU, APIP, dan aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi dalam mengawasi serta menindaklanjuti dugaan persekongkolan tender yang didukung indikasi dan bukti awal memadai.
“Uang yang digunakan dalam proyek pemerintah adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tender tidak boleh dijadikan ajang pembagian proyek ataupun sarana untuk menguntungkan kelompok usaha tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila pemeriksaan menemukan bukti adanya pengaturan pemenang, rekayasa persaingan, permainan evaluasi, atau keterlibatan oknum pejabat, seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“Jangan biarkan persaingan usaha hanya menjadi formalitas di atas kertas. KPPU dan aparat penegak hukum harus berani menelusuri setiap dugaan persekongkolan tender secara objektif, transparan, dan profesional,” pungkas Nasruddin.






