“Transparansi pengadaan tidak boleh berhenti pada pengumuman nilai anggaran. Publik juga berhak mengetahui status pemilihan penyedia, pihak yang melaksanakan pekerjaan, nilai kontrak, dan perkembangan pekerjaan.
“Proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Jangan sampai alasan percepatan pembangunan dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas,” tegasnya.
TTI Desak Inspektorat Jenderal dan BPK Melakukan Pemeriksaan Berbasis Risiko
TTI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan pemeriksaan terhadap paket-paket dengan indikator risiko tinggi, termasuk mengevaluasi alasan penggunaan Penunjukan Langsung dan kemungkinan konsentrasi pekerjaan pada penyedia tertentu.
TTI juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian terhadap pola pengadaan tersebut dalam pelaksanaan audit sesuai kewenangannya.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan melawan hukum, TTI meminta hasilnya ditindaklanjuti kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan.
“TTI tidak mempersoalkan siapa yang mendapatkan pekerjaan sepanjang prosesnya sah, transparan, dan akuntabel. Yang kami persoalkan adalah apabila anggaran negara bernilai triliunan rupiah tidak disertai keterbukaan informasi dan pengawasan yang memadai,” ujar Nasruddin.
TTI: Jangan Jadikan Penunjukan Langsung sebagai Jalan Pintas Pengadaan
Nasruddin menegaskan bahwa mekanisme Penunjukan Langsung memang diperbolehkan dalam keadaan dan persyaratan tertentu berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun, penggunaan metode tersebut harus memiliki landasan hukum yang jelas, alasan yang dapat diuji, serta dokumentasi yang lengkap.
“Penunjukan Langsung merupakan mekanisme yang dibenarkan hukum, tetapi bukan berarti boleh digunakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan transparansi kepada publik,” pungkas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan terus menelusuri pola pengadaan Kementerian PU, khususnya proyek infrastruktur di Aceh, serta mendorong keterbukaan data kepada masyarakat.
