Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Utara (DPRD Barut) dan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Hadir pada acara ini, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP ketua DPRD Barito Utara, dan beberapa anggota DPRD, Fokus perbaikan kali ini mencakup sinkronisasi pokok pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah dan bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta jajaran kepala perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimis bahwa pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan meningkatkan kepercayaan publik.
“Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujar Hj. Mery.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., didampingi Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md. Wakil Bupati, jajaran Sekda serta kepala perangkat lainnya juga hadir langsung di Jakarta, untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.
Mulai dari urusan pengadaan barang, sinkronisasi perencanaan, hingga penyaluran hibah dan bansos, semuanya dibedah secara terbuka. Bupati menegaskan bahwa mengakui kekurangan kunci untuk melakukan perbaikan sistem yang lebih kuat di masa depan. Kita ingin memastikan sistem MCSP berjalan maksimal agar setiap program pembangunan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” tutur Bupati H. Shalahuddin.
Mari kita dukung terus, kata Bupati, semangat pembenahan ini demi mewujudkan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang berkeadilan dan bebas dari korupsi.
