Termasuk menambah pendapatan dan anggaran, artinya DKS salah satu yang bertanggungjawab memperlemah posisi BPKS yang kian melemah dalam tataran kepercayaan public.
“Kenapa proses pergantian kepala BPKS masih saja mengedepankan rekomendasi lingkaran kekuasaan biarpun silih berganti Ketua DKS, penunjukan kepala tetap masih saja pendekatan orang falam dan tidak profesional? Malah DKS terus mengulang dengan keputusan yang sama dengan menunjuk orang tanpa seleksi, tapi masih dengan pendekatan politik dan rekomendasi orang dalam?,” kata Usman mempertanyakan. Seperti proses rekrutmen kepala dan wakil kepala berjalan pada 2019 lalu dipandang sudah bagus.
Ternyata di akhir putusan dibatalkan dan ditunjuk orang yang dekat dengan kekuasaan, akhirnya tidak mampu bekerja dengan baik. Lalu, dibentuk panitia seleksi lanjutan.
