Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Besar, M. Nur, menilai pengelolaan aset daerah selama beberapa tahun terakhir terkesan amburadul, mulai dari kendaraan dinas hingga aset lahan dan bangunan. Ia menyebut seperti ada pembiaran sistematis, bahkan sejumlah aset tidak jelas status kepemilikannya.
YARA menduga distribusi kendaraan dinas di Aceh Besar sarat kepentingan politis, bukan berbasis kebutuhan kerja.
“Praktik paling mencolok terlihat pada mobil dinas plat merah yang kerap dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga pejabat. Ironisnya, sebagian kendaraan justru dikuasai oknum di luar pemerintahan, sementara aparatur yang membutuhkan untuk menunjang kinerja malah kekurangan fasilitas,” ujar M. Nur, Jumat (20/2/2026), kepada Media Tipikor, di Kota Jantho.
M. Nur mengimbuhkan, kondisi serupa juga terjadi pada bus operasional sekolah dan mobil perintis transportasi yang dikelola Dinas Perhubungan. Belasan unit dilaporkan rusak berat, bahkan ada yang hilang.
Pengelola kendaraan juga disebut menunggak setoran, meski dalam kontrak jelas diatur bahwa keterlambatan dua bulan seharusnya berujung pada penarikan unit.
