“Mutasi bukan sekadar pergantian jabatan, tapi langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi daerah terdampak banjir dan longsor sekaligus menegaskan loyalitas pejabat terhadap visi pemerintah,” tambah Saleh.
Saleh juga menyoroti dinamika politik internal dan pengaruh pihak eksternal yang sempat menyerang kinerja Sekda Aceh, M. Nasir, melalui media online, media sosial, dan satu LSM anti rasuah. Menurutnya, serangan ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga pribadi, dan menunjukkan perlunya konsolidasi birokrasi yang lebih kuat agar proses rehabilitasi dan program prioritas tidak terganggu.
Ia menekankan, memasuki tahun kedua pemerintahan, birokrasi Aceh harus diisi pejabat yang solid, loyal, dan berintegritas. Prinsip penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang menghambat, menurut Saleh, harus diterapkan secara seimbang.
“Reward bagi yang bekerja, sanksi bagi yang menghambat, itulah prinsip yang harus dijalankan agar tata kelola Pemerintah Aceh berjalan lancar,” kata Saleh menutup.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana mutasi atau perombakan jabatan SKPA. Namun wacana penyegaran birokrasi diperkirakan akan terus mengemuka seiring tuntutan percepatan kinerja pemerintah pada tahun kedua kepemimpinan Mualem-Dek Fad.
