MEDIATIPIKOR.COM | Polemik belum dibayarkannya THR dan gaji ke-13 guru di Kabupaten Aceh Besar kian memanas. Pengamat politik M. Nur melontarkan kritik keras dan mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai merugikan para guru.
Menurut M. Nur, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sekadar kendala administratif. Ia menilai ada indikasi “permainan” dalam pengelolaan anggaran, mengingat dana tersebut disebut telah masuk ke kas daerah sejak akhir Desember 2025, namun hingga kini belum disalurkan kepada para guru.
“Kalau dananya sudah ada, lalu kenapa tidak dibayarkan? Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal tanggung jawab dan potensi penyimpangan,” tegasnya, Minggu (22/03/2026).
Ia mengaku menerima banyak laporan dari para guru di Aceh Besar yang belum menerima hak mereka, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi menjelang Makmeugang dan Idul Fitri.
Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan, mengingat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan, yang kerap mengabdi di tengah berbagai keterbatasan.
“Pemerintah seharusnya hadir melindungi dan memenuhi hak guru, bukan membiarkan mereka menunggu tanpa kepastian. Ini bentuk kelalaian serius,” ujarnya.
M. Nur juga mengingatkan Bupati serta Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar agar tidak meremehkan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa hak guru tidak boleh dijadikan objek tawar-menawar.
