Ironisnya, ajakan inovasi tersebut juga dibarengi dengan berbagai agenda tambahan, mulai dari pembentukan karakter, pelestarian bahasa Aceh, hingga penguatan nilai-nilai religius.
Meski penting, Usman mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, penambahan agenda ini justru berpotensi memperberat beban sekolah.“Masalahnya bukan pada tujuannya, tetapi pada cara dan prioritasnya. Semua ingin dicapai sekaligus, tanpa strategi yang jelas,” tambahnya.
Pendidikan, pada akhirnya, tidak bisa dibenahi melalui pendekatan simbolik. Pelestarian budaya dan nilai religius memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab tantangan utama pendidikan saat ini. Fokus utama seharusnya diarahkan pada peningkatan literasi dan numerasi siswa, kesiapan menghadapi era digital, serta penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Inovasi tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari ekosistem yang mendukung. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah, pemberian insentif berbasis kinerja, penyederhanaan birokrasi pendidikan, serta dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di Aceh Besar. Apakah kualitas pembelajaran benar-benar meningkat? Apakah kesenjangan antar sekolah sudah berkurang? Apakah lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih substansial dibanding sekadar seruan inovasi.
Usman Lamreung menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah beralih dari pendekatan seremonial ke pendekatan substantif. Alih-alih hanya memberikan imbauan, pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang konkret dan terukur. Penyusunan roadmap pendidikan daerah, penguatan kapasitas guru berbasis kebutuhan, serta distribusi sumber daya yang adil merupakan langkah-langkah mendesak yang perlu segera diwujudkan.
“Tanpa itu semua, inovasi hanya akan menjadi slogan, terdengar indah, tetapi kosong makna,” tutupnya.
