“Yang dibutuhkan adalah kepastian, bukan sekadar informasi yang belum terealisasi. Jika belum dibayar, maka harus disampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji perangkat gampong yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki perencanaan anggaran dan kesiapan regulasi.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan berjalan hingga ke tingkat bawah, bukan berhenti di level pernyataan,” tambahnya.
Hingga saat ini, kepastian pembayaran gaji keuchik dan perangkat gampong di Aceh Besar masih menjadi perhatian, seiring belum terlihatnya realisasi yang merata di berbagai wilayah.
