Tokoh masyarakat Aceh Besar, Rusdi, melihat fenomena ini sebagai indikasi adanya hambatan serius dalam mekanisme pengisian jabatan. Ia menyoroti kemungkinan kombinasi faktor: lambannya proses seleksi, tarik-ulur kepentingan, hingga kehati-hatian berlebihan yang justru berujung pada policy paralysis.
Lebih jauh, dominasi PLT membuka ruang abu-abu dalam akuntabilitas. Dalam struktur yang tidak definitif, garis tanggung jawab menjadi kabur. Siapa pengambil keputusan utama? Siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan gagal?
Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban tegas, maka risiko moral hazard dalam birokrasi meningkat.Tidak mengherankan jika publik mulai membangun spekulasi. Sebagian melihat kondisi ini bukan sekadar ketidaksengajaan administratif, melainkan berpotensi menjadi instrumen kontrol kekuasaan—di mana fleksibilitas PLT dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan tertentu.
Dugaan ini tentu perlu pembuktian, namun keberadaannya mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap transparansi birokrasi.
Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas organisasi, tetapi juga legitimasi pemerintahan itu sendiri. Birokrasi yang sehat membutuhkan kepastian struktur, kejelasan otoritas, dan keberanian mengambil keputusan. Jabatan definitif bukan formalitas administratif, melainkan fondasi bagi kepemimpinan yang akuntabel dan berorientasi hasil.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka maraknya PLT tidak lagi bisa dibaca sebagai solusi sementara, melainkan sebagai gejala sistemik. Dan ketika gejala dibiarkan tanpa diagnosis yang jujur, publik berhak bertanya lebih keras: apa sebenarnya yang sedang tidak beres dalam tubuh birokrasi kita?
