Usman juga mengkritik pola birokrasi yang dinilai mulai mengarah pada budaya feodal dalam pengelolaan pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah seharusnya dihargai sebagai pemimpin pendidikan, bukan dijadikan objek tekanan birokrasi maupun kepentingan politik tertentu.
“Pendidikan jangan dijalankan dengan pola feodal dan budaya menjilat. Sekolah yang hampir runtuh dan murid yang belajar dalam keterbatasan tidak boleh kalah hanya karena kepala sekolahnya tidak pandai membangun kedekatan politik dengan pejabat dinas,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta pengawasan internal pemerintah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum menelusuri dugaan pungutan dan tata kelola proyek pendidikan di Aceh Besar.
Usman mengingatkan agar dunia pendidikan tidak dijadikan alat kekuasaan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
“Masyarakat Aceh Besar berharap Dinas Pendidikan kembali pada marwah utamanya, yakni membangun pendidikan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan anak-anak Aceh, bukan sibuk membangun jaringan loyalitas demi kepentingan elite birokrasi,” pungkasnya.
