MEDIATIPIKOR.COM – Sejumlah warga Kota Jantho mengkritisi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dinilai belum menunjukkan komitmen kuat dalam menghidupkan fungsi dan peran Kota Jantho sebagai ibu kota kabupaten.
Kritik tersebut kembali mencuat setelah pelaksanaan Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di kawasan Masjid Jamik Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Senin (15/6/2026). Menurut warga, kegiatan berskala kabupaten seharusnya lebih banyak dilaksanakan di Kota Jantho guna memperkuat eksistensinya sebagai pusat pemerintahan Aceh Besar.
Salah seorang tokoh masyarakat Kota Jantho, Rusli, menilai fenomena tersebut bukan hal baru. Ia mengatakan berbagai kegiatan resmi pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir lebih sering digelar di kawasan Lambaro dan sekitarnya dibandingkan di ibu kota kabupaten.
“Sebagai ibu kota, Kota Jantho seharusnya menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan dan perayaan hari-hari besar daerah. Jika agenda-agenda penting terus dipusatkan di luar Jantho, masyarakat tentu mempertanyakan posisi dan fungsi kota ini,” kata Rusli kepada wartawan.
Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tingkat kabupaten di Kota Jantho tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Kehadiran ribuan peserta dan pengunjung dinilai mampu menggerakkan sektor usaha kecil, perdagangan, hingga jasa transportasi.
“Setiap ada kegiatan besar di Jantho, masyarakat merasakan manfaatnya. Warung, pedagang, hingga pelaku UMKM ikut mendapatkan dampak ekonomi. Karena itu kami berharap pemerintah lebih memperhatikan keberadaan ibu kota kabupaten,” ujarnya.
Rusli juga menyoroti kondisi Kota Jantho yang dinilai belum berkembang sebagaimana harapan saat ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Aceh Besar. Menurutnya, berbagai fasilitas pemerintahan memang telah dibangun di Jantho, namun aktivitas pemerintahan dan agenda publik masih banyak berlangsung di kawasan penyangga Banda Aceh.
“Kami melihat Jantho selama ini lebih berfungsi sebagai lokasi kantor pemerintahan. Sementara berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat justru lebih sering dilaksanakan di luar ibu kota,” katanya.
