“Pemerintah perlu membuka akses produktif bagi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan kerja, bantuan alat produksi, pengembangan usaha mikro, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Program yang tidak terukur dampaknya harus dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Usman menilai penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator utama dalam setiap program pembangunan daerah. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, UMKM, industri rumah tangga, dan pariwisata.
“Setiap program daerah harus diuji dengan pertanyaan sederhana, berapa tenaga kerja yang bisa diserap. Infrastruktur yang dibangun juga harus bersifat produktif, seperti pasar, sentra UMKM, kawasan wisata, dan pusat distribusi hasil pertanian, bukan sekadar bangunan yang nantinya menjadi beban pemeliharaan,” katanya.
Selain itu, Usman juga menyoroti pentingnya revitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi rakyat sekaligus sumber peningkatan PAD. Ia mendorong modernisasi tata kelola pasar melalui digitalisasi retribusi, penataan pedagang, peningkatan sanitasi, serta penguatan distribusi barang.
Di sektor pariwisata, ia mengingatkan agar pembangunan destinasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, setiap kawasan wisata harus dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang melibatkan pelaku UMKM, usaha kuliner, homestay, transportasi lokal, dan ekonomi kreatif masyarakat.
“Wisata yang berhasil adalah wisata yang mampu menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Usman juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi dayah sebagai bagian dari strategi pembangunan Aceh Besar. Ia menilai dayah memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui koperasi, usaha produktif santri, sektor pertanian, peternakan, hingga program kewirausahaan berbasis komunitas.
“Dayah bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan masyarakat,” katanya.
Di akhir keterangannya, Usman mengingatkan agar Renja Aceh Besar 2027 tidak terjebak dalam pola pembangunan rutinitas atau business as usual.
“Pembangunan yang berhasil bukan diukur dari banyaknya proyek atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasakan manfaat nyata melalui peningkatan ekonomi, berkurangnya kemiskinan, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya PAD. Program yang tidak berkorelasi dengan tujuan tersebut sudah saatnya dievaluasi,” pungkasnya.
