MEDIATIPIKOR.COM – Pelaksanaan Desk Pembahasan Program Kegiatan Strategis Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dinilai menjadi momentum krusial untuk menentukan arah pembangunan daerah yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik dan pembangunan Aceh, Usman Lamreung, mengingatkan agar Rencana Kerja (Renja) Aceh Besar Tahun 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi siklus penganggaran tahunan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurut Usman, ukuran keberhasilan pembangunan tidak terletak pada banyaknya proyek yang dijalankan atau tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan yang disusun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Secara akademik, kualitas perencanaan pembangunan diukur dari relevansi program terhadap persoalan utama daerah. Jika Aceh Besar masih menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingginya angka kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Renja harus difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Usman, Kamis (26/6/2026).
Ia menilai selama ini masih terdapat kecenderungan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada proyek-proyek fisik dan kegiatan seremonial yang belum tentu memiliki korelasi langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Belanja publik seharusnya berorientasi pada manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Usman menegaskan bahwa penguatan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan Renja 2027. Sektor UMKM, perdagangan kecil, pertanian rakyat, dan ekonomi rumah tangga dinilai masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Aceh Besar yang membutuhkan perhatian lebih serius.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya berupa program rutin, tetapi harus diwujudkan melalui intervensi nyata seperti bantuan modal usaha produktif, pendampingan usaha, sertifikasi halal, akses pemasaran digital, penguatan koperasi, hingga pengembangan produk unggulan berbasis desa.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat dimulai dari penguatan ekonomi masyarakat bawah. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada investasi besar yang manfaatnya belum tentu dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Terkait upaya pengentasan kemiskinan, Usman meminta pemerintah daerah meninggalkan pendekatan yang bersifat konsumtif dan jangka pendek. Ia menilai program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan jauh lebih efektif dibandingkan bantuan sesaat yang tidak menghasilkan kemandirian ekonomi.
