Rio menyebut 78 persen warga di luar ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan hidup dari emas. Termasuk anak-anak yang ikut mendulang demi membantu orang tua.
“Sejak 18 Agustus 2026, tidak ada pembeli yang berani. Padahal ini hasil keringat, bukan mencuri,” katanya.
Beban rakyat makin berat. Di Barito Utara, eceran Pertalite Rp23.000/liter dan Pertamax Rp25.000/liter.
Di Murung Raya lebih parah, Pertalite Rp25.000, Pertamax Rp30.000. Itu harga di kampung. Di kecamatan pelosok seperti Permata Intan, Seribu Riam, Sumber Barito, BBM sering kosong dan sulit dicari.
Di tengah itu, PHK terjadi di perusahaan. Musim kemarau dan kabut asap mulai datang. Harga gas melon dan sembako terus naik.
“Kami bukan minta banyak. Kami hanya minta kesempatan hidup yang layak,” kata Rio.
Masyarakat DAS Barito mengetuk pintu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, DPR RI, DPRD, Polri dan TNI, segera duduk bersama, mencari jalan tengah antara penegakan hukum dan keberlangsungan hidup rakyat.
“Tertibkan, jangan matikan. Beri kami solusi dan kepastian hukum. Perhatikan rakyat kecil yang hidup dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,” pungkas Rio.(Ramli)
