Terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Usman menilai perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan bagian dari dinamika kelembagaan dalam sistem pemerintahan.
Menurutnya, hubungan tersebut sebaiknya tidak dibawa ke ranah personal. Jika terdapat persoalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, ruang dialog kelembagaan perlu dibuka agar setiap perbedaan dapat dibahas secara proporsional.
“Perbedaan antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari checks and balances. Jangan sampai persoalan komunikasi berkembang menjadi persoalan personal yang akhirnya justru mengganggu kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Usman mengingatkan agar kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak dikorbankan oleh dinamika politik.
“Aceh Besar terlalu besar untuk dikorbankan oleh ego politik,” tegasnya.
Ia menambahkan, mandat politik bukanlah cek kosong. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus tetap dipertanggungjawabkan melalui kinerja, transparansi, pelayanan publik dan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat.
“Kalau kritik itu salah, bantah dengan data. Kalau kritik itu benar, perbaiki melalui kebijakan. Jangan memusuhi cermin hanya karena pantulannya tidak selalu menyenangkan,” katanya.
Menurut Usman, persoalan yang perlu diwaspadai bukan semata-mata kritik yang keras, tetapi ketika lingkungan pemerintahan kehilangan ruang untuk menyampaikan pandangan yang berbeda.
“Ketika birokrasi takut berbicara, legislatif menjauh, masyarakat memilih diam, dan pemerintah kehilangan kemampuan mendengar, di situlah persoalan menjadi lebih serius. Kritik yang sehat justru dapat menjadi salah satu cara menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
