Miris! Jantho Hanya Jadi Ibukota di Atas Kertas, Aktivitas Pemkab Aceh Besar Justru di Banda Aceh

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam menjadikan Jantho sebagai pusat aktivitas pemerintahan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat?

Persoalan ini perlu mendapat perhatian Bupati Aceh Besar. Sebab, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun kompleks perkantoran, fasilitas pelayanan publik, hingga Meuligoe Bupati di Jantho. Fasilitas tersebut semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Aktivitas Pemerintahan di Luar Jantho Perlu Dievaluasi

Salah satu persoalan yang perlu mendapat penjelasan adalah pemilihan lokasi pelaksanaan rapat koordinasi, pertemuan organisasi perangkat daerah (OPD), sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, dan berbagai agenda kedinasan lainnya.

Publik perlu mengetahui alasan kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan di fasilitas pemerintahan Jantho justru memilih hotel atau tempat pertemuan di Banda Aceh.

Pemkab Aceh Besar perlu membuka data secara transparan mengenai jumlah kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta realisasi anggaran sewa hotel dan tempat pertemuan yang bersumber dari APBK.

Transparansi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah benar-benar didasarkan pada kebutuhan, efisiensi, dan manfaat kegiatan, bukan semata-mata pertimbangan kenyamanan penyelenggara.

Selain menyangkut efektivitas anggaran, pemilihan lokasi kegiatan pemerintahan juga memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Ketika kegiatan bimtek, workshop, pelatihan aparatur desa, dan sosialisasi lebih banyak dilaksanakan di luar Jantho, peluang ekonomi bagi pedagang, pemilik penginapan, rumah makan, penyedia transportasi, serta pelaku UMKM lokal berpotensi tidak terserap secara maksimal.

Seorang pedagang di sekitar kompleks perkantoran Jantho mengeluhkan minimnya aktivitas ekonomi yang dirasakan masyarakat dari kegiatan pemerintahan.

Menurutnya, aktivitas perkantoran dan berbagai agenda pemerintah seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Komitmen Pimpinan Dipertanyakan

Persoalan berikutnya adalah bagaimana komitmen pimpinan daerah dalam mengoptimalkan Jantho sebagai pusat pemerintahan.

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara optimal dari ibu kota kabupaten.

Kompleks perkantoran dan Meuligoe Bupati bukan sekadar bangunan fisik atau simbol administratif. Keduanya merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk menunjang pelayanan, koordinasi, dan pengambilan keputusan pemerintahan.