Program Beut Kitab Bak Sikula Aceh Besar Butuh Regulasi dan Pengawasan

MEDIATIPIKOR.COM – Program Beut Kitab Bak Sikula atau pembelajaran kitab kuning di sekolah yang digagas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapat perhatian masyarakat. Meski dinilai sebagai upaya memperkuat pendidikan agama dan akhlak generasi muda, sejumlah wali murid dan pemerhati pendidikan meminta pemerintah memperjelas dasar hukum, kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, hingga mekanisme pelaksanaannya.

Sorotan tersebut muncul seiring harapan agar program keagamaan itu tidak mengganggu jam pelajaran utama dan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan peserta didik sesuai jenjang sekolah.

Sejumlah kitab yang direncanakan menjadi materi pembelajaran antara lain Aqidatul Awam, Matan Taqrib, Safinatun Najah, dan Akhlakul Banin. Program ini diharapkan dapat memperkenalkan tradisi keilmuan dayah kepada siswa di lingkungan pendidikan formal.

Namun, pelaksanaannya dinilai membutuhkan persiapan matang agar tujuan penguatan pendidikan agama dapat berjalan seiring dengan pemenuhan standar pendidikan nasional.

Seorang wali murid di Kecamatan Ingin Jaya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mendukung penguatan pendidikan agama di sekolah. Meski demikian, ia berharap program tersebut tidak mengurangi waktu belajar mata pelajaran utama.

“Kami bukan antiagama. Anak-anak kami juga mengaji di dayah. Tetapi jangan sampai jam pelajaran utama terganggu. Penguatan kitab kuning harus dirancang dengan baik, bukan justru membebani anak,” ujarnya.

Selain persoalan alokasi waktu, kompetensi tenaga pengajar juga menjadi perhatian. Kemampuan membaca kitab kuning dinilai perlu disertai keterampilan mengajar yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman peserta didik.

Pemerhati Pendidikan dan Sosial, Akhi Fakrizan, mengatakan tenaga pengajar dalam program Beut Kitab Bak Sikula perlu memiliki standar kompetensi yang jelas, termasuk sertifikat yang membuktikan kemampuan membaca kitab kuning.

Menurutnya, pengawasan sekolah juga harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Kepala sekolah perlu memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala, setidaknya setiap semester, baik terhadap perkembangan peserta didik maupun kinerja tenaga pengajar.

“Jangan sampai pengajar hanya ditempatkan di sekolah, kemudian dianggap selesai kewajibannya. Tidak boleh seperti itu. Kepala sekolah harus memantau, mengevaluasi perkembangan peserta didik setiap semester, sekaligus memperhatikan bagaimana pengajar menjalankan proses pembelajaran,” tegasnya.