Apalagi, peringatan Uroe Lahee ke-70 tahun 2026 berlangsung pada 18–24 November dengan berbagai agenda keagamaan, sosial, olahraga, dan kemasyarakatan.
Menurut M. Nur, regulasi yang jelas diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan tidak hanya bergantung pada kebijakan tahunan, tetapi memiliki pedoman kelembagaan dan tata kelola yang berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan pembentukan Qanun sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 harus dilaksanakan secara tertib, transparan, taat aturan, dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai setiap tahun pemerintah menggelar perayaan, tetapi aspek regulasi dan tata kelolanya tidak pernah dievaluasi. Ini bukan berarti kita menolak peringatan hari jadi. Justru kegiatan seperti ini harus memiliki landasan yang jelas agar pelaksanaannya tertib dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mendorong Pemkab dan DPRK Aceh Besar melakukan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada. Jika memang belum terdapat ketentuan yang memadai, kedua lembaga tersebut dapat mengkaji kebutuhan pembentukan Qanun tentang Hari Jadi Kabupaten Aceh Besar dan Penyelenggaraan Uroe Lahee.
Selain itu, pemerintah diminta membuka informasi mengenai sumber pembiayaan, alokasi anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-70.
“Ukuran keberhasilan peringatan hari jadi bukan semata-mata kemeriahan acara. Yang lebih penting adalah kepastian hukum, transparansi penggunaan anggaran, dan manfaat kegiatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar, Rafzan Amin, SH, MH, saat dikonfirmasi mengenai dasar regulasi penyelenggaraan Hari Lahir Kabupaten Aceh Besar mengakui tidak memiliki Qanun khusus yang mengatur pelaksanaan peringatan hari jadi daerah tersebut.
“Tidak ada Qanun khusus,” kata Rafzan.
Namun, kata dia, pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Saat ditanya apakah bisa digunakan, Rafzan menjawab “Boleh” tegasnya.
