TTI Soroti Dugaan Ketidakwajaran Harga Komputer Disdik Aceh, Kontrak Rp29 Juta per Unit

MEDIATIPIKOR.COM – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti dugaan ketidakwajaran harga dalam pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan penelusuran awal organisasi tersebut, harga komputer dalam kontrak pengadaan disebut mencapai Rp29 juta per unit, sementara perangkat yang diduga memiliki spesifikasi serupa ditawarkan di toko daring sekitar Rp14 juta.

Perbedaan tersebut mencapai Rp15 juta per unit. Jika dibandingkan dengan harga pembanding, nilai kontrak itu sekitar 107 persen lebih tinggi.

Temuan awal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, proses survei pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga transparansi spesifikasi barang yang dibeli menggunakan anggaran pendidikan.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan perbedaan harga tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Aceh agar masyarakat dapat menilai kewajaran pengadaan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang diduga serupa ditawarkan sekitar Rp14 juta di toko daring, sementara harga kontraknya mencapai Rp29 juta per unit, tentu ada selisih Rp15 juta yang perlu dijelaskan,” kata Nasruddin, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting untuk memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.

TTI Minta Spesifikasi Komputer Dibuka

TTI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka spesifikasi teknis seluruh komputer yang dibeli melalui pengadaan Tahun Anggaran 2026.

Informasi yang diminta meliputi merek, tipe, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, serta komponen biaya lainnya.

“TTI meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka seluruh spesifikasi teknis dan dokumen pendukung pengadaan. Masyarakat berhak mengetahui barang apa yang dibeli dengan anggaran pendidikan dan bagaimana dasar penetapan harganya,” ujarnya.

Nasruddin mengatakan, apabila harga Rp29 juta per unit memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah seharusnya tidak keberatan menjelaskan komponen pembentuk harga tersebut.

Selain spesifikasi teknis, TTI juga meminta keterbukaan mengenai jumlah komputer yang dibeli, total nilai kontrak, identitas penyedia, metode pemilihan penyedia, serta rincian biaya tambahan yang diperhitungkan dalam pengadaan.

Menurut TTI, informasi tersebut diperlukan agar perbandingan harga tidak hanya didasarkan pada penawaran di toko daring, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan komponen barang dan jasa yang tercantum dalam kontrak.

Desak Kejati Aceh Telusuri Proses Pengadaan

Selain meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan Aceh, TTI mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh menelaah dugaan ketidakwajaran harga tersebut sesuai kewenangannya.

Nasruddin menilai selisih harga yang ditemukan layak menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen pengadaan untuk memastikan apakah penetapan harga telah dilakukan sesuai ketentuan.

“Kami menunggu sikap Kajati Aceh. Perlu ditelusuri apakah harga kontrak tersebut memiliki dasar yang jelas atau terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan,” katanya.