MEDIATIPIKOR.COM – Memasuki satu tahun lebih masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Syech Muharram dan Syukri, kinerja pemerintah daerah mulai menuai sorotan.Alih-alih menunjukkan percepatan pembangunan, jalannya pemerintahan dinilai masih stagnan dan belum memiliki arah strategis yang terukur.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Usman Lamreng, menilai kondisi tersebut tidak sekadar persoalan ritme kerja, melainkan menyangkut keberanian dan kapasitas kepemimpinan dalam merealisasikan janji politik.
Ia menyebut, yang terlihat saat ini bukan akselerasi, melainkan kompromi politik yang menyita energi pemerintahan, sementara masyarakat masih menunggu realisasi janji.Usman menyoroti sejumlah sektor prioritas seperti pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan sosial yang belum menunjukkan progres signifikan.
Di sisi lain, persoalan klasik seperti infrastruktur jalan rusak tetap menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, jika lebih dari satu tahun dihabiskan untuk konsolidasi dan manuver, maka wajar jika publik mempertanyakan kapan hasil nyata dapat dirasakan.Ia menegaskan, ketika persoalan mendasar terus berulang tanpa penyelesaian strategis, yang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan stagnasi yang berulang.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah oleh lemahnya orkestrasi birokrasi di lingkungan Pemkab Aceh Besar yang belum mampu menjadi motor percepatan program kepala daerah.
Menurut Usman, peran Sekretaris Daerah sangat krusial sebagai penggerak utama birokrasi. Jika birokrasi berjalan lambat, minim inovasi, dan tanpa terobosan dalam tata kelola, maka hal itu mencerminkan adanya persoalan serius dalam kepemimpinan administratif. Hingga saat ini, ia menilai belum terlihat reformasi birokrasi yang progresif, baik dalam efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menilai birokrasi masih terjebak dalam pola kerja normatif dan rutinitas administratif, padahal kondisi fiskal yang terbatas justru menuntut keberanian melakukan reformasi struktural dan inovasi kebijakan.
Sekda, menurutnya, tidak cukup hanya berperan sebagai administrator, tetapi harus menjadi akselerator perubahan agar program kepala daerah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata.
