www.mediatipikor.com, Jantho – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, Dr. Usman Lamreung, soroti proses pelaksanaan tender (lelang) sejumlah proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar yang dinilai lamban. Pasalnya, meski sudah memasuki pertengahan tahun 2026, namun proses lelang di daerah itu belum tuntas terlaksana sehingga akan berdampak tidak maksimalnya serapan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besa tahun 2026.
“Lambatnya lelang sejumlah proyek, tentunya akan berpengaruh pada waktu pekerjaan dan serapan APBK menjadi lambat. Bahkan akan berdampak pada perekonomian masyarakat,” sebut Usman, Rabu (6/5/2026), di Lambaro, Aceh Besar.
Keterlambatan seperti ini, kata Usman, bukan hanya terjadi pada tahun 2026 ini, namun, hampir terjadi setiap tahunnya. Usman menduga keterlambatan itu terjadi, karena kesiapan dinas untuk menyiapkan berkas pekerjaan lambat. Sehingga, menyebabkan proses lelang (tender) yang di lakukan pihak ULPBJ ikut tersendat.
“Seharusnya Pemerintah menjadikan ini pelajaran, bukan malah menjadi kebiasaan sehingga terus berulang terjadi lagi,” tegasnya.
Ditegaskan Usman, untuk menghindari keterlambatan lelang sejumlah proyek Pemkab Aceh Besar untuk tahun ini, seharusnya Komisi DPRK memanggil segera pihak terkait, agar persoalan keterlambatan lelang ini bisa segera dipercepat dan dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan.
“Komisi DPRK harus memanggil pihak terkait membahas solusi agar proses keterlambatan tender atau lelang di Pemkab Aceh Besar Tahun 2026 tidak terjadi,” pungkas Usman.
Ditempat terpisah, menanggapi keterlambatan pelaksanaan lelang proyek tersebut, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Pemkab Aceh Besar, T Armiya, S Hut MT, kepada media ini mengakui keterlambatan itu terjadi karena masalah perencanaan di masing-masing SKPK.
“Instansi terlambat menyerahkan dokumen pekerjaan yang akan dilelang untuk tayang di LPSE,” sebutnya.
