Mediatipikor.com, Jakarta – Aliran transaksi janggal bernilai triliunan rupiah di Kementerian Keuangan menjadi sorotan serius Ketua DPD RI, Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti, menurutnya pemerintah harus mengusut hal tersebut secara transparan.
Dijelaskan La Nyalla, permasalahan tersebut berpotensi menjadi antitrust masyarakat kepada pemerintah. Terlebih dengan adanya pernyataan kalau tidak bayar pajak nanti BBM bisa naik tiga kali lipat.
“Rakyat sudah tahu kalau pengeluaran subsidi salah satunya dari pajak. Yang diinginkan rakyat, tunjukkan bukti uang rakyat telah dikelola dengan benar,” tandasnya, Selasa (14/3/2023), di Jakarta.
Lebih lanjut, La Nyalla menilai masalah ini bisa menjadi bom waktu jika tidak disikapi dengan serius oleh pemerintah.
“Untuk itu, saya mendorong transparansi pemerintah terkait aliran dana bernilai triliunan rupiah tersebut. Usut dengan tuntas kemana dana tersebut mengalir. Karena ini menyangkut penyalahgunaan uang negara dari uang rakyat,” jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu menekankan agar pemerintah tidak menakut-nakuti rakyat kecil terkait kewajiban menunaikan pajak.
“Karena tentunya para pejabat perpajakan harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada masyarakat. Mereka harus memperlihatkan hal yang pantas terkait pembayaran pajak. Bukan malah terkesan hidup bergelimang harta,” ujarnya. (Leo)
