MEDIATIPIKOR.COM – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mengingatkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) agar tidak gegabah dalam menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).
Menurutnya, rumah sakit rujukan terbesar di Aceh itu harus dipimpin oleh sosok yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang kesehatan, bukan sekadar figur titipan politik.
“Idealnya sebuah rumah sakit tipe A seperti RSUDZA dipimpin oleh seorang dokter atau Master Kesehatan (M.Kes). Bukan pejabat sembarangan,” tegas Nasruddin, Kamis (23/10/2025).
Nasruddin juga mengingatkan agar Mualem tidak terjebak permainan calo jabatan. Isu jual beli jabatan, katanya, sudah lama menjadi pembicaraan hangat di kalangan birokrasi, mulai dari level eselon IV hingga eselon II.“Publik sekarang sudah cerdas.
Mereka bisa menilai siapa saja yang dilantik, apakah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidangnya. Jangan lagi publik dibodohi,” ujarnya.
Menurut TTI, posisi direktur RSUDZA bukan hanya strategis, tetapi juga sangat rawan kepentingan. Dengan anggaran besar dan berbagai sumber pemasukan, rumah sakit ini kerap menjadi incaran kelompok tertentu yang ingin memperkaya diri.
“Jika Gubernur salah pilih pimpinan, tunggu saja kehancuran RSUDZA. Di sana banyak potensi permainan, mulai dari pengadaan obat, alat kesehatan, hingga jasa cleaning service,” kata Nasruddin.
Ia bahkan menuding adanya potensi fee dan cashback 20–25 persen dari berbagai proyek pengadaan. “Belum lagi penyalahgunaan sistem e-purchasing atau e-katalog yang sering dijadikan celah untuk mempermainkan harga,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nasruddin menegaskan agar Gubernur Mualem menempatkan orang yang benar-benar memahami manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai Direktur RSUDZA.
“RSUDZA bukan tempat belajar bagi pejabat baru. Pilihlah orang yang sudah terbukti mampu memimpin rumah sakit. Jika tidak, masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya,” tutupnya.
