Dampaknya mulai terasa pada kinerja dinas teknis yang melambat, koordinasi lintas sektor yang kurang solid, hingga pelayanan publik yang belum optimal. Secara normatif, pembatasan kewenangan Plt telah ditegaskan dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut membatasi Plt dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak luas, terutama terkait kebijakan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta keputusan yang dapat mengubah status hukum organisasi.
“Semakin lama jabatan diisi Plt, semakin besar risiko stagnasi pemerintahan. Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegas Usman.
Ia menambahkan, penataan birokrasi menjadi langkah mendesak jika Pemkab Aceh Besar ingin mempercepat layanan publik dan menjalankan program prioritas, termasuk optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lambaro yang diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi perizinan.
Menurut Usman, solusi paling rasional adalah mempercepat pengisian jabatan definitif melalui mekanisme lelang terbuka berbasis sistem merit, sebagaimana prinsip dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penempatan pejabat harus mengacu pada kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerja. Tanpa langkah tegas dan terukur, birokrasi Aceh Besar akan terus terjebak dalam ketidakpastian, lamban, dan minim dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
