Namun, kata dia, masyarakat menilai implementasi dari narasi tersebut belum terlihat nyata.
Lebih lanjut dikatakan, sikap terbuka terhadap kritik seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah dituntut tidak bersikap defensif, melainkan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan.
“Kalau ingin dipercaya, buktikan dengan tindakan, bukan sekadar narasi,” tegasnya.
Masyarakat Aceh Besar kini berharap pemerintah daerah dapat kembali pada prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi publik,” pungkasnya.
