“Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi data program, apalagi yang bersumber dari anggaran publik. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan,” ujar Fauzan.
SAPA turut menyoroti fenomena di lapangan, di mana sejumlah program kegiatan disebut-sebut sebagai bagian dari Pokir dewan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menduga adanya potensi pengaburan antara program dinas dengan Pokir dewan. Jika tidak dijelaskan secara transparan, hal ini dapat membuka ruang penyalahgunaan, termasuk potensi praktik yang tidak sesuai ketentuan untuk keuntungan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” lanjutnya.
Lebih jauh, SAPA menyebut tidak hanya Bappeda, tetapi juga sejumlah dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang belum memberikan data yang diminta. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan serius yang perlu segera mendapat perhatian kepala daerah.
“Keterbukaan informasi adalah fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat disayangkan jika penggunaan anggaran rakyat tidak transparan. Kami meminta Bupati Aceh Besar untuk memberi perhatian serius dan memastikan setiap SKPK benar-benar menjalankan akuntabilitas,” tutup Fauzan.
