Ia menilai mundurnya dua pejabat secara beruntun dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap pola komunikasi dan hubungan kerja antara pimpinan dan jajaran pelaksana teknis di lingkungan Pemkab Aceh Besar.
Berdasarkan informasi yang beredar, pengunduran diri tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris. Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Besar, Teuku Irawan, SE, dilaporkan mengundurkan diri pada 11 Mei 2026. Selanjutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Besar, Sofian, SH, juga dikabarkan menyampaikan pengunduran diri pada 18 Mei 2026.
Selain itu, beredar pula informasi bahwa sebelumnya Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh Besar, Fakhrurrazi, ST, MT, sempat mengajukan pengunduran diri. Namun, sebelum proses tersebut berjalan, yang bersangkutan disebut telah lebih dahulu diganti dari jabatannya.
M. Nur menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dan tidak dianggap sebagai hal biasa. Ia mendorong pemerintah daerah memberikan penjelasan yang terbuka terkait kondisi birokrasi saat ini sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Masyarakat berhak mengetahui langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, apabila fenomena pengunduran diri pejabat terus berulang, hal itu berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pengunduran diri pejabat secara beruntun merupakan peristiwa yang tidak biasa. Jika terus terjadi, tentu bisa berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintahan daerah,” katanya.
Di sisi lain, M. Nur meminta DPRK Aceh Besar menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi dari pemerintah daerah terkait kondisi birokrasi saat ini.
“DPRK memiliki fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan mengenai tata kelola birokrasi, termasuk berbagai persoalan yang berkembang, agar situasi seperti ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
