MEDIATIPIKOR.COM – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Pemerintah Aceh membuka secara transparan seluruh data anggaran dan penggunaan dana untuk penanganan serta pemulihan bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025.
Permintaan tersebut disampaikan SAPA melalui permohonan informasi publik kepada PPID Utama Pemerintah Aceh. Data yang diminta mencakup sumber dan jumlah anggaran, instansi pengelola, penggunaan dana, realisasi hingga sisa anggaran yang masih tersedia pada 2026.
Humas SAPA, Agusliza, mengatakan keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui secara jelas besaran dana yang digunakan serta bagaimana dana tersebut dikelola.
“Dana penanganan bencana menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui berapa anggarannya, siapa yang mengelola dan digunakan untuk apa,” ujar Agus. Senin (24/8/2026).
SAPA meminta informasi tidak hanya terkait APBA dan Belanja Tidak Terduga (BTT), tetapi juga seluruh dana yang diterima atau dikelola Pemerintah Aceh untuk penanganan dan pemulihan bencana, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, BNPB, kementerian/lembaga, hibah, CSR, bantuan masyarakat, lembaga sosial maupun sumber pendanaan lainnya.
