“Setiap daerah tentu memiliki kondisi dan tahapan pekerjaan yang berbeda. Karena itu, yang diperlukan adalah evaluasi berbasis data untuk mengetahui penyebab rendah atau belum bertambahnya realisasi,” ujarnya.
TTI mendorong Gubernur Aceh melakukan evaluasi terhadap daerah maupun perangkat daerah yang realisasinya masih rendah.
Evaluasi tersebut, kata Nasruddin, sebaiknya menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas, termasuk penetapan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian setiap hambatan.
Serapan Harus Sejalan dengan Progres Fisik
TTI mengingatkan agar peningkatan angka realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari sisi pembayaran, tetapi juga dibandingkan dengan progres fisik dan manfaat kegiatan di lapangan.
Menurut Nasruddin, pembayaran anggaran harus dapat ditelusuri dengan pekerjaan atau bantuan yang benar-benar dilaksanakan, sesuai spesifikasi, volume, serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Karena itu, TTI meminta pemerintah membuka informasi terkait alokasi tambahan TKD secara lebih rinci.
Informasi tersebut antara lain mencakup alokasi per daerah dan perangkat daerah, nama kegiatan, lokasi kegiatan, nilai kontrak, penyedia, jadwal pelaksanaan, progres fisik, hingga realisasi pembayaran.
“Keterbukaan data penting agar masyarakat dapat melihat hubungan antara anggaran yang telah dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang dihasilkan di lapangan,” katanya.
Selain itu, TTI mendorong Inspektorat dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendah maupun yang mengalami keterlambatan.
Pengawasan, menurut TTI, perlu mencakup kewajaran harga, kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan, mutu pelaksanaan, serta ketepatan penerima manfaat.
TTI menegaskan, rendahnya realisasi anggaran tidak dapat langsung diartikan sebagai adanya penyimpangan. Namun, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan berbasis dokumen dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan, dokumen kontrak, progres pekerjaan, dan kondisi di lapangan.
TTI berharap Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Dana yang telah tersedia harus segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak. Percepatan penting, tetapi kualitas pekerjaan, keterbukaan anggaran, dan pengawasan juga harus berjalan bersamaan,” ujar Nasruddin.
