Pemerintah harus membuka informasi secara transparan: berapa luas lahan yang dibebaskan, berapa nilai pembayaran yang benar-benar direalisasikan, bagaimana status kepemilikan asetnya, dan mengapa pembangunan rumah sakit belum terlaksana? Publik berhak memperoleh penjelasan karena setiap rupiah yang digunakan berasal dari uang rakyat.
Persoalan RSUD juga menyangkut manajemen pelayanan. Pada April 2026, sebanyak 13 poliklinik dilaporkan tutup akibat mogok dokter spesialis dan tenaga kesehatan. Persoalannya mencakup keterbatasan obat, keterlambatan pembayaran TPP, dan jasa medis.
Ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah sakit tidak cukup berorientasi pada infrastruktur. Dalam kerangka sistem kesehatan WHO, kualitas pelayanan ditentukan oleh enam komponen: pelayanan, tenaga kesehatan, sistem informasi, obat dan teknologi, pembiayaan, serta kepemimpinan dan tata kelola. Seluruhnya harus diperkuat secara bersamaan.
Karena itu, peningkatan status menjadi tipe B tidak boleh hanya mengejar label administratif. Harus ada kesiapan dokter spesialis, peralatan, fasilitas, kapasitas tempat tidur, dan pembiayaan operasional.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan prioritas. Rancangan perubahan APBK 2026 menunjukkan pendapatan daerah disesuaikan dari sekitar Rp1,777 triliun menjadi Rp1,580 triliun, sementara belanja berubah dari Rp1,824 triliun menjadi Rp1,744 triliun. Keterbatasan fiskal bukan alasan mengabaikan pelayanan kesehatan, tetapi menuntut perencanaan pembiayaan yang lebih cermat.
Ada lima langkah mendesak. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembebasan lahan Siron, termasuk legalitas, nilai aset, dan pemanfaatannya. Kedua, memastikan apakah pembangunan dilanjutkan di Siron atau menggunakan lokasi alternatif berdasarkan studi kelayakan dan aksesibilitas masyarakat.
Ketiga, menyusun master plan dan pembiayaan multiyears melalui APBK, APBA, DAK, serta dukungan Kementerian Kesehatan. Keempat, membenahi manajemen BLUD, ketersediaan obat, pembayaran jasa medis, dan tenaga kesehatan. Kelima, membuka transparansi anggaran, tahapan pembangunan, serta target penyelesaian kepada publik.
RSUD Bukan Warisan Politik, tetapi Hak Masyarakat
Masalah RSUD Aceh Besar adalah tantangan serta keberanian politik dan kualitas kepemimpinan daerah. Gagasan sudah dimulai sejak pemerintahan Mawardi Ali, tetapi belum terwujud. Pemerintahan sekarang dan DPRK memiliki tanggung jawab memastikan kegagalan tersebut tidak diwariskan kepada generasi berikutnya.
RSUD bukan warisan politik seorang bupati dan bukan proyek prestise pemerintahan. RSUD adalah kebutuhan dasar masyarakat Aceh Besar. Pemerintah boleh berganti, tetapi tanggung jawab pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh berhenti.
Aceh Besar harus berhenti membangun wacana dan mulai membangun rumah sakit. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan manfaat yang dirasakan rakyat. Jangan sampai daerah dengan APBK triliunan rupiah masih gagal menghadirkan rumah sakit yang representatif bagi masyarakatnya sendiri.
